METRO-Pasca resminya terbentuk Kementerian Haji dan Umrah di tingkat nasional, arah kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia memasuki babak baru. Kebijakan ini menandai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih fokus, efisien, dan profesional kepada jutaan jamaah yang setiap tahunnya menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Perubahan besar di tingkat pusat ini mendapat perhatian luas dari berbagai daerah, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) Kota Metro, yang terus berbenah menyongsong era baru penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di bawah kementerian tersendiri.
Dalam wawancara eksklusif pada Senin, 13 Oktober 2025, di Kantor Pelayanan Haji dan Umrah (PHU) kompleks Kementerian Agama Kota Metro, H. Syahro, selaku Plt Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), menyampaikan pandangan dan kesiapan jajarannya dalam menghadapi transisi kelembagaan tersebut.
“Kementerian Haji dan Umrah ini hadir agar fokus pemerintah tidak terpecah. Semua energi diarahkan untuk penyelenggaraan haji dan umrah, harapannya lebih terkoordinasi dan terfokus,” ujarnya membuka perbincangan.
Kesiapan Kemenag Metro
Menanggapi kemungkinan perubahan struktur kelembagaan di daerah, Kasi PHU Kemenag Metro menegaskan bahwa pihaknya siap beradaptasi apabila urusan haji dan umrah nantinya berdiri sebagai Kementerian sendiri di Kota Metro (terpisah dari Kementerian Agama).
“InsyaAllah kami siap. Kami terus berkoordinasi dengan masyarakat, KBIH, serta pemerintah kota. Bahkan dengan Pak Wali pun sudah ada komunikasi untuk menyongsong kehadiran Kementerian Haji dan Umrah ini,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa selama ini Kemenag Metro telah aktif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam mempersiapkan calon jamaah, baik melalui kegiatan manasik, edukasi regulasi, maupun pendampingan administrasi.
Biaya Haji dan Regulasi Baru
Terkait isu biaya penyelenggaraan haji, H. Syahro menjelaskan bahwa pembentukan kementerian baru tidak akan berdampak besar terhadap besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
“Kalau ada perubahan, semoga bukan naik. Presiden sejak awal memiliki misi menekan biaya haji agar lebih terjangkau. Namun, biaya ini sangat bergantung pada harga pasar internasional karena seluruh kebutuhan seperti akomodasi, transportasi, dan catering disewa di Arab Saudi,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tahun 2026 kemungkinan akan menjadi masa penerapan regulasi baru yang disusun langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah.
“Hari ini regulasinya masih mengacu pada Kemenag. Tapi sangat mungkin nanti ada penyesuaian, seperti juknis pelunasan, syarat administrasi, hingga Perpres baru. Semoga semuanya sudah di bawah kementerian yang baru,” tambahnya.
Peran Ormas Islam dalam Kebijakan Haji
Dalam perbincangan tersebut, Kasi PHU Kemenag Metro juga menekankan bahwa kebijakan haji di Indonesia selalu melibatkan ormas-ormas Islam besar dalam proses perumusannya.
“Misalnya pada 2024 lalu, dalam penentuan kebijakan murur (rute jamaah di Mina), Kemenag berdialog dengan MUI, Muhammadiyah, NU, dan Persis. Tujuannya agar keputusan itu maslahat dan mengutamakan keselamatan jamaah,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa kesepakatan bersama para ulama inilah yang kemudian menjadi landasan kebijakan di lapangan, terutama dalam kondisi darurat yang memerlukan penyesuaian dengan prinsip kemaslahatan tanpa meninggalkan kaidah syar’i.
Kebijakan Arab Saudi Kian Ketat
Berbicara mengenai perkembangan di Arab Saudi, H. Syahro menjelaskan bahwa pemerintah setempat kini menerapkan sistem kartu digital “Nusuk” bagi jamaah resmi.
“Setiap jamaah resmi akan memiliki kartu Nusuk yang diterbitkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Kartu ini menjadi tanda bahwa jamaah legal dan bisa mengakses kawasan suci seperti Arafah dan Mina,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji tanpa antre atau melalui jalur tidak resmi, karena dapat berisiko tinggi.
“Jangan percaya dengan iming-iming haji tanpa antre. Banyak yang berangkat dengan visa umrah lalu tidak pulang, akhirnya kesulitan dan tidak bisa masuk ke kawasan Arafah,” tegasnya.
Pesan untuk Jamaah Haji 2026
Menutup wawancara, H. Syahro menyampaikan pesan kepada calon jamaah haji tahun 2026 agar mempersiapkan diri sebaik mungkin dan mengikuti arahan resmi pemerintah.
“Ikuti pembinaan resmi yang diberikan pemerintah. Siapkan fisik dan mental, serta jangan tergiur tawaran dari pihak yang tidak jelas. Yang resmi insyaAllah aman,” pungkasnya. (Guswir)
