Oleh: Dr. Hasbulullah, M.Pd.I
Dosen AIK Universitas Muhammadiyah Pringsewu
Sering kali, menjadi kader Muhammadiyah dihayati sekadar sebagai status administratif formal: memiliki Kartu Tanda Anggota, aktif dalam struktur Organisasi Otonom, atau mengabdi di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah. Romantisme sejarah kejayaan KH Ahmad Dahlan yang melintasi zaman dengan spirit surah Al-Ma’un terus diulang-ulang dalam setiap ruang perkaderan sebagai retorika kebanggaan. Namun, di tengah gemerlap aset gedung bertingkat, rumah sakit modern, dan ribuan sekolah unggulan, sebuah pertanyaan mendasar dan menohok harus berani diajukan ke hadapan kita bersama: di manakah taji, keberanian moral, dan daya kritis kader Muhammadiyah hari ini?
Reformasi pendidikan dan pemikiran yang digagas Muhammadiyah sejak awal berdiri pada dasarnya menuntut keterbukaan akal, kebebasan bernalar, dan spirit ijtihad yang progresif. Integrasi antara ilmu kauniyah yaitu sains dan realitas sosial dengan ilmu qouliyah yaitu teks-teks wahyu seharusnya melahirkan sosok kader yang bernalar tajam, berani membedah realitas zamannya, dan tidak gampang kagum pada kemapanan. Namun, realitas di lapangan kerap memperlihatkan gejala yang justru bertolak belakang, di mana kader terjebak dalam rutinitas teknokratis yang dangkal.
Salah satu penyakit akut yang mengintai persyarikatan saat ini adalah fenomena birokratisasi kader yang teramat masif. Ketika Muhammadiyah berkembang menjadi organisasi yang sangat besar, rapi, dan kaya akan aset, banyak kader yang justru terbuai dan terjebak dalam zona nyaman kelembagaan. Karakter kader yang seharusnya menjadi agen perubahan sosial dan penyambung lidah kaum yang tertindas perlahan bergeser menjadi sekadar teknokrat pencatat administrasi dan penjaga kemapanan institusi.
Kader menjadi lebih sibuk mengurus tata kelola dan efisiensi lembaga yang tentu saja penting tetapi sering kali lupa memperluas jangkauan pemikiran serta kepekaan sosialnya terhadap dinamika masyarakat sekitar. Keberanian untuk melakukan ijtihad sosial dan menuntaskan gagasan-gagasan progresif kerap menguap begitu saja, digantikan oleh sikap aman: asal tidak menabrak aturan formal organisasi dan asal menyenangkan hati pimpinan.
Kritik paling tajam yang patut diarahkan kepada kader Muhammadiyah saat ini adalah gagapnya peran sosial-politik profetik dalam merespons ketimpangan struktural di tengah masyarakat. Muhammadiyah memiliki potensi intelektual yang sangat luar biasa dari puluhan ribu akademisi dan pengajar yang tersebar di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah. Namun, berapa banyak dari para kader tersebut yang berani bersuara lantang ketika masyarakat kecil digusur, ekologi lingkungan hidup dirusak atas nama investasi, atau regulasi kebijakan publik makin tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak?
Sering kali, suara kader terdengar sangat normatif dan akademis di dalam ruang kelas atau forum seminar, tetapi mendadak bisu dan asing saat berhadapan langsung dengan realitas ketidakadilan di dunia nyata. Pembentukan karakter yang menanamkan jiwa sosial, keberanian moral, dan tradisi ijtihad tampaknya berhenti sebagai hafalan kurikulum, belum sepenuhnya menjelma menjadi aksi praksis di tengah gelanggang peradaban.
Kondisi ini semakin diperparah oleh munculnya kecenderungan pragmatisme di kalangan kader muda yang memandang Ortom dan persyarikatan sekadar sebagai batu loncatan karir. Aktivisme tidak lagi dihayati sebagai bentuk pengabdian luhur untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, melainkan dihitung secara kalkulatif demi mendapatkan posisi, jaringan politik, atau jabatan strategis di Amal Usaha Muhammadiyah.
Ketika idealisme kader disempitkan oleh kalkulasi untung-rugi secara personal, maka keberanian kritis secara otomatis akan luntur. Kader menjadi enggan bersuara beda, takut melontarkan kritik terhadap kebijakan internal persyarikatan maupun kebijakan pemerintah, sebab khawatir ruang gerak karirnya akan terancam. Akibatnya, dinamika pemikiran di tubuh organisasi menjadi stagnan, minim terobosan baru, dan cenderung mengulang-ulang narasi klasik yang mulai kehilangan relevansinya dengan tantangan jaman.
Padahal, jika kita menengok kembali sejarah kelahiran Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan mendirikan gerakan ini dengan semangat pembaharuan yang sangat radikal pada zamannya. Beliau membongkar keterbelakangan, mengikis amalan TBC (Tahayul, Bid’ah, Churafat), dan menggebrak tradisi keagamaan yang jumud dengan tindakan nyata membebaskan fakir miskin serta anak yatim melalui surah Al-Ma’un. Semangat ijtihad yang diusung Muhammadiyah adalah semangat menembus kebekuan zaman, bukan semangat mengekor atau membebek pada status quo.
Gagasan reformasi pendidikan Muhammadiyah yang sejak awal menyatukan pembelajaran modern, sains, dan etika Islam dirancang agar kader Muhammadiyah memiliki kelengkapan alat ukur dalam membaca fenomena alam dan sosial secara kritis. Jika kader Muhammadiyah hari ini justru kehilangan daya kritisnya, maka telah terjadi penyimpangan epistemologis dari tujuan awal pembentukan perkaderan Muhammadiyah itu sendiri.
Guna mengembalikan taji dan marwah perjuangan, kader Muhammadiyah harus berani melakukan dekonstruksi atas mentalitas kemapanan yang selama ini meninabokkan. Menjadi kader Muhammadiyah bukan berarti menjadi pemandu sorak yang selalu memuji-muji kebesaran dan keunggulan organisasi di setiap tempat. Kader sejati justru adalah mereka yang paling berani memberikan kritik internal yang solutif dan tajam demi menyelamatkan arah perjuangan persyarikatan dari ancaman penyempitan makna.
Kebesaran Muhammadiyah tidak boleh diukur dari seberapa megah gedung sekolah atau seberapa besar omset rumah sakitnya, melainkan seberapa jauh keberadaan kader dan lembaga tersebut hadir membebaskan masyarakat dari kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Kebesaran fisik tanpa dibarengi dengan ketajaman nurani dan daya kritis kader hanya akan menjadikan Muhammadiyah sebagai raksasa yang ompong di hadapan dinamika sosial.
Langkah konkret yang harus segera dihidupkan kembali di seluruh jenjang perkaderan adalah rekonstruksi tradisi ijtihad dan literasi kritis. Tradisi riset yang mendalam, budaya membaca buku-buku berbobot, serta ruang-ruang diskusi yang dialektis dan terbuka harus dihidupkan kembali di Ortom seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, hingga Nasyiatul ‘Aisyiyah. Kader tidak boleh gagap gagasan atau mendadak defensif ketika berhadapan dengan isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi artificial intelligence, keadilan gender, serta pergeseran geososial global. Pemanfaatan teknologi informasi dan media digital juga tidak boleh sekadar dijadikan sarana pencitraan atau pemasaran AUM, melainkan sebagai alat perjuangan untuk menyebarkan narasi-narasi kritis, inklusif, dan membebaskan.
Selain itu, kader Muhammadiyah dituntut untuk mengembalikan spirit praksis Al-Ma’un dalam arti yang sebenarnya dan berani berpihak pada kaum yang lemah (mustadh’afin). Spirit Al-Ma’un yang diajarkan oleh pendiri persyarikatan bukan sekadar kegiatan filantropi karitatif atau bagi-bagi sembako tahunan, melainkan sebuah bentuk pembelaan struktural yang berkelanjutan. Kader Muhammadiyah harus hadir mendampingi buruh yang diabaikan haknya, petani yang terancam kehilangan lahannya, serta masyarakat marjinal yang tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Pembentukan karakter siswa dan kader melalui pendidikan moral Islam modern harus bermuara pada kepedulian sosial yang nyata dan keberanian moral untuk merobohkan tembok-tembok ketidakadilan.
Sebagai penutup, Muhammadiyah pada hari ini sesungguhnya tidak pernah kekurangan kader yang cerdas, bergelar tinggi, atau mahir secara teknis akademis. Namun, Muhammadiyah sangat merindukan sosok kader yang memiliki keberanian moral yang jernih, ketajaman analisis sosial yang presisi, serta ketulusan bergerak tanpa dibatasi oleh kalkulasi jabatan atau kenyamanan personal. Menjadi kader Muhammadiyah adalah menjadi penjelajah zaman yang selalu gelisah melihat ketimpangan dan ketidakadilan di sekelilingnya. Sudah saatnya seluruh kader Muhammadiyah melepas jubah ketakutan dan kenyamanan birokrasi, lalu menyalakan kembali api reformasi pendidikan dan pemikiran Islam: berpikir tajam dan kritis, berbuat nyata secara inklusif, serta berdiri tegak di barisan terdepan dalam membebaskan umat dan bangsa menuju peradaban yang berkemajuan.
