METRO- Forum Akademisi Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro) melayangkan petisi dalam merespon krisis kepedulian dan demokrasi menjelang pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Pembacaan petisi ini dilangsungkan di halaman gedung Rektorat, kampus 1, UM Metro pada Selasa, 06 Februari 2024.
Petisi telah mendapatkan izin Rektor UM Metro, Nyoto Suseno, melalui WR 4 bidang Kerjasama dan AIK, Ihsan Dacholfany dan dibacakan oleh Cahaya Khaeroni dengan disaksikan langsung oleh sebagian dosen dan karyawan UM Metro.
Sambutan prolog dari Ihsan Dacholfany, sebelum pembacaan petisi menegaskan bahwa aspirasi yang dilakukan hari ini merupakan wujud konkret dari kecintaan terhadap bangsa Indonesia.
“Langkah yang dilakukan ini adalah salah satu sumbangsih pemikiran untuk kebaikan semua dan ini adalah inisiasi forum sebagian dosen dan karyawan bukan mengatasnamakan institusi apalagi persyarikatan dan perlu ditekankan bahwa forum ini bukan memihak salah satu paslon presiden, wakil presiden, apalagi partai tertentu,” tuturnya.
Pentingnya perhatian terhadap krisis demokrasi harus disikapi serius. Satrio menyampaikan agar demokrasi dapat dikembalikan ke jalur yang seharusnya tanpa penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan keluarga, golongan tertentu dan kepentingan politik lainnya.
“Kita ingin mengingatkan kembali kepada pemerintah terutama para pimpinan tingkat pusat bahwa mohon agar demokrasi ini dikembalikan ke jalan semestinya, tidak digunakan bagi kepentingan keluarga maupun golongan, partai dan sebagainya, serta diberikan untuk masyarakat disaat yang tepat bukan saat pemilu,” ungkapnya.
Dengan adanya petisi ini, diharapkan dapat menjadi dorongan agar pemerintah lebih responsif terhadap aspirasi rakyat dan dapat berkomitmen untuk lebih menguatkan keadilan di Indonesia.
“Melalui hati yang jernih kami berharap pemerintah bukan hanya mendengarkan suara rakyat tetapi juga bertindak sesuai aspirasi rakyat untuk menciptakan pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Cahaya.
Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis demokrasi, petisi tersebut juga disampaikan sebagai wujud nilai-nilai moral anak bangsa dalam membangun masa depan Indonesia.
“Petisi ini sebagai wujud tanggung jawab moral kami sebagai anak bangsa sekaligus sebagai pelanjut cita-cita para pendiri bangsa yang bermoral dan beretika,” sambungnya.
Isi petisi tersebut mencakup beberapa hal diantaranya, pengembalian netralitas kepresidenan, transparansi APBN, penolakan politisasi infrastruktur, keadilan dalam pendanaan bansos, pengembalian nilai-nilai demokrasi yang adil, pemerataan dana KIP, serta menyoroti pemeliharaan cita-cita kemerdekaan bangsa. (adel, ibnu)
