Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro, Kamis, 29/05/2025 mengadakan Dialog Publik bersama dengan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busro Muqaddas yang biasa dikenal dengan panggilan Pak BM. Bertempat di Aula SMK Muhammadiyah 1 Metro, dengan topik yang diangkat tidak jauh-jauh dari persoalan Penegakan Hukum dan Kebijakan Publik.
Banyak informasi sekitar persoalan penegakan hukum yang disampaikan BM. “Saya senang hadir di acara ini, karena ini core problem yang menjadi bagian konsen saya. Ini bisa memperpanjang ‘ketuaan saya’. Usia saya sekarang 72 tahun, tetapi bertemu dengan bapak ibu semua semangat saya terasa berusia 27 tahun” begitu ujarnya ketika mengawali dialog.
Lebih lanjut BM menyatakan kehadiran di berbagai daerah selalu saya maknai sebagai bagian dari belanja masalah. “Karena saya bisa langsung memperoleh informasi dari masyarakat sebagaimana yang mereka alami,” ujarnya.
Problem bangsa ini adalah banyaknya kebijakan yang tidak selaras dengan UUD 1945. Ekonomi kita dikuasai oleh kekuasaan politik yang bekerja sama dengan oligarki.
Pada aras akar rumput banyak persoalan masyarakat seperti tentang persoalan PIK 2 di Tangerang Selatan. Mereka korban dari ketidakadilan politik. Politik artinya kekuasaan yang isinya Trias politika: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Tiga kekuasaan ini harus mengabdi untuk kepentingan masyarakat. Namun terkadang mereka malah mengabdi pada kekuasaan dan para penguasa ekonomi.
Lagu Nasional kita, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya sekarang ini belum sesuai dengan kenyataan. Bangsa kita sekarang ini jiwanya sedang sakit. Kasus korupsi kita masih sangat besar dan tidak ada habisnya. Tidak usah riset soal korupsi ke negara lain, karena negara ini laboratorium korupsi yang sangat lengkap.
Banyak persoalan masyarakat yang berhubungan dengan penegakan hukum yang bisa ambil contoh sebagai kasus. Masyarakat nelayan di Tangerang Selatan, mereka banyak yang telantar karena kebijakan ekonomi politik pemerintah dan para oligarkinya. Nelayan dari Surabaya juga mengeluh yang sama. Persoalan reklamasi Teluk Surabaya. Problem reklamasi pantai, menjadi bencana bagi masyarakat akar rumput. Banyak masyarakat nelayan yang terdholimi. Mereka harus kita bantu. Alhamdulillah karena mengurusi problem masyarakat, dan ini semangat Al-Maun, saya justru terasa sehat. Insya Allah kalau kita membantu orang lain dan peduli dengan mereka akan menambah energi kita.
Sebenarnya kekuasaan sebenarnya di negri ini adalah para pengusaha atau penguasa ekonomi. Para Taipan. Mereka jadi bandar-bandar politik. Ketika politisi yang didukungnya menang Mereka akan menagih. Dengan apa, di tingkat nasional dengan peraturan pemerintah. Proyek Strategis Nasional (PSN). Di daerah dengan Perda tata ruang (RTRW). Di beberapa tempat polanya seperti itu. Dengan tata ruang yang isinya dikendalikan oleh para taipan politik ini, mereka bisa melakukan apapun.
Kita perlu memperbanyak riset. Saya kalau ke daerah itu yang tadi disebut belanja masalah itu sesungguhnya dalam rangka riset. Banyak persoalan-persoalan di daerah yang berhubungan dengan perkosaan dan perusakan alam. Muhammadiyah memiliki tugas untuk ikut menyelesaikan persoalan ini. Muhammadiyah itu bidang garapnya tiga hal kebangsaan, kemanusiaan dan keagamaan.
Beberapa peserta juga ikut menghangatkan dialog. Misalnya soal kasus perkebunan yang terjadi di daerah. Banyak kasus di daerah ketika berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Banyak pemilik modal yang justru bekerjasama dengan penguasa untuk merampas hak rakyat. Tokoh-tokoh masyarakat digembosi supaya tidak kritis dengan dibayar oleh pengusaha. Persoalan lain soal kapling pantai/laut. Orang bikin cottage tapi orang tidak boleh masuk.
Banyak persoalan masyarakat, tapi banyak pula yang belum disentuh Muhammadiyah. Bisa dimaklumi dengan beban kesibukan yang dimiliki oleh para pengurus Muhammadiyah. Namun kita ini kadang banyak sibuk mengurusi internal organisasi, yang bersifat administratif dan mekanisme, sehingga banyak persoalan masyarakat yang tidak bisa digarap. Perlu kesungguhan dari para pimpinan Muhammadiyah dan kita semua untuk konsen pada persoalan masyarakat sebagaimana semangat teologi Al-Ma’un. (Mukhtar Hadi).
