Oleh: Hasbullah
(Dosen Universitas Muhammadiyah Pringsewu)
Ramadan segera berpamitan. Di ujung bulan yang suci ini, gema takbir mulai dipersiapkan untuk menyambut Idul Fitri, sebuah momen yang secara teologis dirayakan sebagai hari kemenangan. Kita menyebutnya sebagai hari “kembali ke fitrah”, di mana setiap individu yang berpuasa dengan iman dan harapan diyakini akan diampuni dosa-dosanya. Kita merasa merdeka dari belenggu nafsu, merdeka dari tuntutan perut, dan merdeka dari noda hitam yang selama ini mengotori jiwa.
Namun, saat kita berdiri di ambang pintu kemerdekaan spiritual ini, muncul sebuah pertanyaan eksistensial yang menggugat realitas sosial-politik kita: Jika secara batiniah kita telah merdeka dari dosa, apakah secara lahiriah rakyat sudah benar-benar merdeka dari tirani kebijakan yang mengekang?
Dalam ajaran Islam, kemerdekaan sejati seperti yang digambarkan dalam firman Allah SWT tentang “laa ikraaha fiddien” (QS. Al-Baqarah: 256) tidak terpisah antara individu dan umat; ia menuntut pembebasan kolektif dari kezaliman struktural. Idul Fitri mengingatkan kita pada hak-hak asasi yang sering terabaikan, seperti keadilan ekonomi bagi fakir miskin dan pembebasan dari oligarki yang menindas rakyat kecil, sebagaimana Nabi SAW memerangi penindasan di Madinah. Jika puasa hanya membersihkan jiwa pribadi sementara kebijakan pemerintah terus memperburuk kemiskinan dan ketidakadilan, maka kemenangan kita hanyalah ilusi.
Belenggu di Balik Ritual
Kemerdekaan dalam Islam bukan sekadar kebebasan untuk melakukan apa saja (freedom to), melainkan pembebasan diri dari segala bentuk penghambaan selain kepada Sang Pencipta (freedom from). Esensi dari tauhid adalah proklamasi kemerdekaan paling radikal, bahwa tidak ada otoritas mutlak di muka bumi ini yang boleh menindas manusia lainnya secara sewenang-wenang.
Bagi rakyat jelata, Ramadan adalah madrasah kesabaran sekaligus ketahanan. Namun, bagi penguasa, Ramadan seharusnya menjadi cermin besar untuk melihat apakah kekuasaan yang mereka genggam merupakan amanah yang memerdekakan atau justru rantai yang membelenggu.
Tirani modern tidak selalu datang dalam bentuk sepatu lars atau moncong senjata. Ia sering kali hadir dalam bentuk regulasi yang dipaksakan secara terburu-buru, kebijakan yang minim partisipasi publik, atau hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Ketika kebijakan lahir hanya untuk melayani kepentingan segelintir elit atau oligarki, maka di situlah tirani sedang bekerja secara halus. Rakyat mungkin “merdeka” secara administratif, namun terjajah secara ekonomi dan hak asasi.
Puasa: Empati atau Seremoni?
Menahan lapar dan dahaga adalah cara Tuhan memaksa mereka yang berkuasa untuk merasakan perihnya perut mereka yang papa. Jika seorang penguasa tetap menutup telinga terhadap jeritan rakyat yang tercekik harga pangan atau penggusuran lahan atas nama pembangunan, maka puasa itu kehilangan ruhnya. Kemerdekaan dari dosa individual menjadi hambar jika tidak diikuti dengan kemauan memerdekakan rakyat dari kemiskinan sistemik.
Kita sering menyaksikan kontradiksi yang menyakitkan: di satu sisi, pejabat publik tampil religius dengan safari Ramadan dan buka puasa bersama, namun di sisi lain, mereka menandatangani kebijakan yang membatasi ruang gerak sipil atau mempersempit akses keadilan. Kemenangan macam apa yang dirayakan jika di luar sana suara-suara kritis masih dibungkam dengan pasal-pasal karet? Kemenangan macam apa yang disyukuri jika ruang hidup masyarakat adat dirampas tanpa kompromi?
Seorang penguasa yang benar-benar menghayati makna Idulfitri harus menyadari bahwa legitimasi politik yang sejati bukan terletak pada angka-angka statistik di atas kertas, melainkan pada keadilan yang dirasakan oleh rakyat yang paling lemah. Kebijakan didasarkan pada kepentingan kekuasaan, namun semua dilakukan karena kebutuhan rakyat semata. Sehingga Idulfitri menjadi ruang publik bagi penguasa untuk melakukan evaluasi jalannya kekuasaan.
I’tikaf Politik
Kita tidak ingin Idulfitri hanya menjadi ritual tahunan di mana penguasa dan rakyat saling bermaafan secara artifisial, sementara ketimpangan struktur sosial tetap kokoh berdiri. Refleksi akhir Ramadan ini mengajak para pemangku kebijakan untuk melakukan “I’tikaf Politik”, sebuah perenungan mendalam di ruang kekuasaan.
Ada tiga audit mendasar yang harus dilakukan. Pertama, Audit Kebijakan. Sudahkah regulasi yang dibuat memerdekakan rakyat dari ketakutan, atau justru menciptakan teror ekonomi baru? Kedua, Audit Kebebasan. Kemerdekaan hakiki menuntut adanya ruang dialektika. Membungkam kritik adalah bentuk ketakutan penguasa terhadap kebenaran, yang merupakan ciri dasar tirani. Ketiga, Audit Keadilan. Kemenangan Idulfitri harus dirasakan oleh mereka yang ada di pinggiran. Zakat adalah simbol fungsi sosial harta, kekuasaan pun memiliki fungsi sosial yang serupa.
Menuju Kemenangan Seutuhnya
Kemerdekaan spiritual yang kita raih di akhir Ramadan adalah modal untuk merebut kemerdekaan sosial. Kita tidak boleh terjebak dalam kesalehan individu yang egois, yang merasa cukup dengan “merdeka dari dosa” pribadi sementara membiarkan tirani kebijakan merajalela.
Bagi para penguasa, Idulfitri adalah momentum untuk meletakkan ego, menghentikan kesewenang-wenangan, dan mulai mendengarkan nurani. Jangan sampai takbir yang berkumandang hanya menjadi pengiring bagi kesedihan rakyat yang merasa terasing di tanah airnya sendiri.
Kemerdekaan hakiki adalah ketika seorang warga negara bisa tidur dengan tenang tanpa takut besok rumahnya digusur tanpa prosedur, tanpa takut besok harga kebutuhan pokok melambung tanpa kendali, dan tanpa takut opininya berujung di jeruji besi. Itulah kemenangan yang sebenarnya bagi kemanusiaan dan keadilan. Selamat merayakan kemenangan spiritual dan mari kita tagih kemerdekaan sosial yang nyata.
